Pemerintah Perkuat Pencegahan TKI Nonprosedural ke Luar Negeri

Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu M Iqbal mengatakan hal itu merupakan upaya penguatan guna mencegah makin maraknya permasalahan TKI di luar negeri.

“Edaran yang dibuat oleh Ditjen Imigrasi merupakan respons terhadap semakin maraknya TKI nonprosedural. Karena itu, Kemlu, Kemenkum HAM (Ditjen Imigrasi), Polri, dan BNP2TKI sepakat untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan,” ujar Lalu melalui pesan singkat, Jumat (17/3/2017).

Menurut Lalu, permasalahan TKI di luar negeri menjadi sulit ditangani ketika mereka sudah memasuki wilayah perbatasan. Pemerintah tidak memiliki wewenang lebih jika hal itu terjadi.

“Kami sadar, masalah utamanya ada di hulu. Sulit menanganinya ketika mereka sudah keluar dari perbatasan. Wewenang kami sangat terbatas,” imbuhnya.

Dia mengatakan ada sekitar 600 TKI bermasalah yang ditangani perwakilan RI di luar negeri setiap harinya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 persen merupakan TKI nonprosedural. “Sekitar 90 persen dari mereka yang kami tampung di shelter dalam 2 tahun terakhir adalah TKI nonprosedural,” katanya.

TKI nonprosedural itu, menurut Lalu, dapat menimbulkan akibat yang rumit. Hal itu disebabkan tidak adanya izin resmi yang berdampak pada proses perlindungan dan penanganan saat TKI tersebut mengalami masalah.

“Kepergian mereka ke luar negeri secara nonprosedural bukan hanya membahayakan keselamatan mereka karena rentan eksploitasi, akan tetapi ketika menghadapi permasalahan, sangat rumit penyelesaiannya karena mereka tidak memiliki skema perlindungan,” ujarnya.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3449786/pemerintah-perkuat-pencegahan-tki-nonprosedural-ke-luar-negeri?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here