Paspor Bagi Jemaah Haji

Ketentuan Umum :

  1. Bagi Calon Jemaah Haji diterbitkan paspor biasa 48 Halaman.
  2. Pada saat hari keberangkatan masa berlaku Paspor Calon Jemaah Haji paling sedikit 6 bulan.
  3. Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara perorangan (mandiri) atau diurus oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
  4. Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada paspor paling sedikit 2 suku kata dan maksimal 4 suku kata.
  5. Proses penerbitan paspor untuk Calon Jemaah Haji dilaksanakan
    melalui Sistem Penerbitan Paspor Terpadu/SPPT yaitu pemohon (Calon
    Jemaah Haji) datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa kelengkapan
    persyaratan dan pada hari yang sama dilakukan pengambilan data biometrik
    foto dan wawancara.

Syarat-syarat penerbitan Paspor Biasa bagi Jemaah Haji sesuai
peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa
dan Surat Perjalanan Laksana Paspor:

  1. Permohonan Paspor biasa bagi WNI diajukan kepada Menteri atau
    Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan
    mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan
    yang terdiri dari :

    1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
    2. Kartu Keluarga;
    3. Akta/Surat Kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
    4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh
      kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian
      pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan
      peraturan perundang-undangan;
    5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
    6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor Biasa.

2.   Dokumen kelengkapan persyaratan pada ayat (1) hruf C harus dokumen yang memuat :

  1. Nama;
  2. tanggal lahir;
  3. Tempat lahir; dan
  4. Nama orang tua.

3.   Dalam hal dokumen sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c
tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat
melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.