Mengembalikan Fungsi Rudenim Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Mengembalikan Fungsi Rudenim Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Balikpapan (17/7) – Direktorat Pengawasangan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan konsinyering terkait restrukturisasi ORTA Rudenim dan RKAK/L Tahun Anggaran 2019 dan Pengelolaan Hibah dari IOM di Aula Jelau Hotel Grand Senyiur Balikpapan. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Zaeroji membuka dan memberi sambutan dalam acara tersebut.

Zaeroji mengatakan bahwa pengungsi sudah menjadi isu strategis dikarenakan jumlahnya yang semakin bertambah tiap tahunnya. Data yang di berikan oleh IOM dan UNHCR menjelaskan bahwa jumlah pengungsi di Indonesia saat ini berjumlah 13.842 orang dan hanya sebanyak 9000 orang yang difasilitasi oleh IOM sisanya adalah pengungsi mandiri yang berpotensi menjadi polemik karena mau tidak mau hal tersebut menjadi urusan Pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi terkena imbasnya.

Selanjutnya Zaeroji mengatakan bahwa permasalahan pengungsi ini sudah sangat krusial karena faktanya Rudenim itu bukan tempat penampungan pengungsi melainkan tempat penampungan alternatif pengungsi seperti pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011, semua Rudenim di Indonesia sudah over kapasitas sebagai tempat penampungan pengungsi serta jumlah pencari suaka dan pengungsi semakin bertambah akibat penyelesaian melalui mekanisme resettlement, AVR, dan Deportasi sangat terbatas.

“Akhir desember seluruh Rudenim harus sudah kosong dari pengungsi” tuturnya.

Acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Rumah Detensi Imigrasi dan Operator RKAK/L menanggapi serius terkait ultimatum yang diberikan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian itu.

Dalam kesempatan selanjutnya Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Jonny Pesta Simamora menjelaskan paparan terkait pengelolaaan hibah dari IOM.

Jonny menjelaskan bahwa hibah dari IOM harus didata dan didaftarkan ke SIMAK-BMN agar kejelasan status untuk penganggaran biaya perawatan atau pemeliharaan tersedia.

“Proses pemberian hibah dari IOM harus menggunakan BAST antar kedua belah pihak”. Ujarnya.

Acara konsinyering dilanjutkan dengan diskusi terbuka antar peserta dengan narasumber yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Deportasi Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pardemuan Sebayang.(humas/Ars)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here