MIMIKA, BM – Kemenkumham Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing ( Tim Pora) Tingkat Provinsi Papua Tahun 2020 di Mimika.

Rapat kerja diselenggarakan di Hotel Horison ini bertemakan Optimalisasi Stakeholder Tim Pora dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing di lintas batas negara Provinsi Papua pada Era Kenormalan Baru.

Selain rapat kerja, di momen ini dilakukan pula Penandatangan Perjanjian Kerjasama Penegakan Hukum Keimigrasian antara Kantor Imigrasi Kelas II Timika dengan Kejaksaan Negeri Timika dan Lounching Aplikasi SA PAPUA.

Sistem Aplikasi Pelayanan Untuk Anda (SA PAPUA) diciptakan sebagai sebuah terobosan baru dalam rangka pendataan bagi pelintas batas tradisional di Provinsi Papua.

Kakanwil Kemenkumham Papua, Murdjito Sasto mengatakan keberadaan Tim Pora sebagai wadah tukar menukar informasi sangat penting karena di satu sisi kehadiran orang asing sebagai tenaga kerja, investor dan wisatawan sangat diperlukan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah sesuai azaz keimigrasian selective policy.

“Namun dari segi lain dampak negatif harus di cermati bersama. Selama orang asing berada di Indonesia, Imigrasi tidak bisa bekerja sendiri namun harus bersama membangun koordinasi dan sinergitas dengan semua anggota Tim pora,” ujarnya.

Ada tiga hal yang menjadi tugas dan fungsi Tim Pora, pertama memberikan saran dan masukan kepada isntansi terkait mengenai hal yang berkaitan dengan tusi pengawasan orang asing yang berada di Papua.

Kedua, mempunyai fungsi koordinasi, pertukaran dan pengumpulan data dan informasi. Ketiga, mengumpulkan informasi orang asing secara berjenjang, melakukan analisa data mereka, membuat peta pengawasan, serta menyelesaikan pernasalahan keberadaan kegiatan orang asing.

“Jadi setiap anggota Tim Pora Provinsi Papua harus selalu bisa bekerjasama, berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka mengawasi¬†orang asing di Provinsi Papua,” harapnya.

Kakanwil Murdjito Sasto menjelaskan, Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Negara New Guinea dengan panjang garis perbatasan sekitar 860 km dari Jayapura sampai dengan titil nol di Merauke.

Dikatakan, sepanjang jalur ini ada 18 pos lintas batas tradisional dan 1 pos lintas batas internasional.

Ia mengungkapkan, permasalahan aktual dan faktual yang mengemuka pada daerah perbatasan adalah ilegal entry, kejahatan perdagangan atau penyeludupan narkotika serta kejahatan tradisional lainnya.

“Sepanjang 2020 ini kita sudah melakukan deportasi 43 warga PNG. Jumlah ini meningkat jauh dibandingkan 2018 (6) dan 2019 (2). Ini menjadi perhatian kita semua sehingga perlu pengawasan dan penanganan secara serius oleh anggota Tim Pora,” tegasnya.

Pertemuan Rapat Tim Pora yang juga dilakukan secara virtual di Timika ini merupakan pertemuan kedua di tahun 2020. Pertemuan pertama sebelumnya telah dilakukan pada April lalu di Jayapura. (Ronald)

sumber : beritamimika.com

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.