Roony Sompie Meresmikan Desa/Kampung Sadar Hukum

Mimika (26/11). Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie menghadiri peresmian kelurahan / kampung sadar hukum Kabupaten Mimika sekaligus menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Ditjenim dengan Pemerintah Kabupaten Papua yang dihadiri oleh Perwakilan Menkumham RI dan Bupati Mimika. Terdapat tiga kampung dan 14 kelurahan di Kabupaten Mimika resmi menjadi kampung dan kelurahan sadar hukum. Peresmian itu ini ditandai dengan penganugerahan piagam Anubhawa Sasana yang disematkan kepada setiap kepala kelurahan dan kampung oleh Plt Kepala Tiga Kelurahan dan 14 Kampung di Mimika Resmi “Sadar Hukum” Foto bersama usai peresmian kelurahan dan kampung sadar hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Prof Benny Riyanto yang disaksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Franky Sompie dan Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH. Bupati Eltinus Omaleng yang membacakan sambutan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam kegiatan ini mengucapakan selamat kepada Bupati Mimika dan seluruh jajarannya yang telah meraih piagam Anubhawa Sasana kelurahan dan kampung sadar hukum. Serta meminta Kemenkumham RI khususnya Kantor Kemenkumham wilayah Papua untuk terus bersinergi bersama seluruh kabupaten/kota sePropinsi Papua. Sebab, ditargetkan suatu saat seluruh kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih akan menjadi kelurahan dan kampung yang sadar akan “Saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Gubernur Papua beserta jajarannya yang selama ini telah memberikan segala fasilitas kepada Kantor Kemenkumham wilayah Papua, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Saya juga merasa bangga bertemu langsung dengan Bupati Mimika, Ketua DPRD dan seluruh Kepala Distrik, Lurah dan Kepala Kampung yang telah berhasil mencapai prestasi masyarakat sadar hukum didaerahnya,” kata Benny. Mendapat predikat kampung atau kelurahan sadar hukum, kata Benny, bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, karena harus memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Karena itu, sejak dikelurkannya surat edaran Kepala BPHN Nomor PHN 05.HN 04.04 tahun 2017 tentang program dan kriteria desa sadar hukum, setiap desa atau kelurahan yang ada di Indonesia harus menjadi sadar hukum.

Selanjutnya untuk mencapai predikat sadar hukum diharuskan melalui empat dimensi penilaian yang meliputi dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi. “Penempatan kampung dan kelurahan sadar hukum ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk menguatkan kedaulatan NKRI sebagai negara hukum, dan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, dan wujudnya akan terlihat pada tingkat kepatuhan kita terhadap hukum demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai,” jelas Benny. Ia juga mengatakan bahwa tidak bisa di pungkiri hingga dengan saat ini masih ada keengganan dari sebagian masyarakat untuk membentuk kelompok sadar hukum, karena menganggap manfaatnya belum terlalu terlihat. Tantangan ini harus diselesaikan secara sinergi antara Kemenkumham dengan berbagai instansi terkait termasuk pemkab. Sebab tanpa adanya kelompok sadar hukum, desa atau kelurahan belum bisa ditetapkan sebagai sadar hukum. “Jadi ini semua harus ada sinergi bersama, supaya tahun-tahun berikutnya semakin banyak kampung dan kelurahan yang mendapat predikat sadar hukum yang sekaligus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena kehidupannya akan lebih aman dan terhindar dari konflik-konflik vertikal dan horizontal,” ujarnya.

Terkait peresmian Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Tembagapura, Dirjen Imigrasi RI, Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa mulai Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemkab Mimika telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). Dimana, dengan kesepakatan membangun dan membentuk unit kerja keimigrasian, merupakan sebagai ujung tombak Kantor Imigrasi Kelas II Mimika di wilayah Distrik Tembagapura. Karena di wilayah tersebut terdapat masyarakat Indonesia yang perlu dilayani dalam hal pengurusan passport yang diajukan, serta melayani para tenaga kerja professional dari warga negara asing (WNA) di area PTFI. “Kemudahan pelayanan dalam keimigrasian ini menjadi fokus perhatian kita. Di mana, Hukum dan HAM
menjalankan nawacita untuk menghadirkan Negara di wilayah ujung tombak pemerintahan di Tembagapura, yang membawahi kelurahan dan beberapa kampung yang ada,” katanya.

Menurutnya juga, yang dilayani bukan hanya Distrik Tembagapura saja, juga kepada distrik lain yang berdekatan dan bisa di jangkau dengan perjalanan dari lokasi unit kerja keimigrasian tersebut. Selain itu, menurut dia, pengaruh yang bisa diperoleh dari keberadaan kantor keimigrasian di wilayah Tembagapura sangatlah besar, karena sangat mempengaruhi keberadaan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja, sekolah ataupun pertukaran budaya dalam rangka membangun SDM. Termasuk ibadah sesuai dengan keyakinannya, seperti dalam islam melaksanakan ibadah haji atau umrah dan kristen melakukan ziarah ke Betlehem dan tempat lainnya. “Selain itu, sekarang banyak anak-anak kita yang berinvestasi tingkat internasional. Begitu juga bagi anak-anak yang memperoleh beasiswa dari negara lain. Maka diperoleh kemudahan dalam mengurus pasportnya. Masyarakat itu bisa berwisata religi ke luar negeri berdasarkan agamanya,” tuturnya.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.